Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi pada Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabutapten Deli Serdang)

Abstract

Terkait dengan pembangunan infrastruktur desa. Seperti yang tertera dalam Undang-undang No Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, dan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk lebih menentukan nasib pembangunan desa itu sendiri. Peraturan Menteri dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dalam pasal 1 ayat 11 dan 12 juga dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif karena dalam pembangunan infrastruktur desa yang ideal harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang di hadapi pemerintah desa dalam menginkatkan partisipasi masyarkat dalam pembangunan Infrasturktur di Desa Limau Manis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan teknik pengumpulan data ialah dengan pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan penelitian adalah peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak sepenuhnya efisien. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang masih rendah di Desa Limau Manis yang disebabkan oleh kendala internal masyarakat sendiri dan kendala dimana pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan peranan nya untuk meningkatkan partisipasi masyarkat.