Pribumi, Non-Pribumi dan Negara (Suatu Studi terhadap Pidato Soepomo Tahun 1945 tentang Negara Integralistik)

Abstract

Dalam penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji permasalahan pribumi atau non-pribumi yang timbul dalam suatu negara terutama negara Indonesia sendiri. Indonesia yang menganut pluralisme dengan keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan lain sebagainya seringkali menjadi pemicu munculnya pertikaian, kesenjangan sosial antara mayoritas dan minoritas serta menimbulkan disintegrasi bangsa yang pada akhirnya mampu merusak persatuan negara Indonesia. Pada saat sidang BPUPKI yang membahas bentuk negara, pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. R. Soepomo menyajikan konsepnya dalam bentuk pidato. Beliau membacakan pidatonya tentang konsep negara Integralistik. Beliau menyatakan bahwa konsep negara Integralistik dengan sifat totaliter mampu menyatukan masyarakat secara organis tanpa melihat apapun identitas dibalik setiap individu, apakah dia pribumi ataupun non-pribumi. Beliau menawarkan konsep negara integralistik setelah ia menelitinya dan menyatakan konsep tersebut sesuai dengan sifat ketimuran terutama Indonesia yang pluralis. Dalam sifat aslinya, totaliter mengikat masyarakat secara utuh dan total sehingga dengan seperti itu negara dengan mudah mencapai cita-citanya. Sedangkan unsur demokrasi yang juga terkandung didalamnya menjadi kontrol terhadap unsur totaliter sehingga tidak sepenuhnya totalitarisme seperti pada rezim Hitler berjalan pada pemerintahan Indonesia. Disamping itu dengan beragamnya latar belakang masyarakat Indonesia, unsur demokrasi yang terkandung dalam konsep negara integralistik menjadi sistem yang memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya. Dalam unsur demokrasi juga tidak dikenal siapa pribumi atau non-pribumi dalam susunan masyarakatnya. Sehingga perpaduan unsur totalitarian dan demokrasi dalam konsep integralistik memastikan masyarakat yang pluralis dalam satu negara dapat hidup bersama tanpa menimbulkan masalah karena perbedaan yang terdapat dalam negara.