Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Studi pada Kantor Camat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

Abstract

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau (PATEN) dilatar belakangi oleh pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat yang dirasakan masih jauh dari kata baik dan selain itu juga sangat jauh dijangkau oleh masyarakat jika semua pengurusan pelayanan harus ke Kantor Pusat di Kabupaten sehingga dampaknya masyarakat sendirilah yang menanggung beban biaya dan juga mengalami beberapa kendala mulai dari kendala jarak, jangkauan, waktu, sarana angkutan dan biaya untuk mendapatkan pelayanan berbagai pengurusan. Maka dari itu sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pemerintah melakukan pembenahan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Kecamatan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif yang mengemukakan berbagai gejalagejala/ peritiwa/kejadian/masalah sebagaimana yang terjadi di lapangan secara jelas dengan diikuti oleh interpretasi data dan pemberian analisa terhadap program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Program PATEN yang berjalan di Kecamatan Perbaungan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Standar Operasional Prosedur PATEN yang ada di Kecamatan Perbaungan. Meskipun dalam pelaksanaannya program PATEN ini telah berjalan dengan baik namun tetap saja masih ada sedikit kekurangan-kekurangan terkait dengan pengimplementasiannya. George Edwards III melihat pelaksanaan program dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.