Peranan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Izin Usaha Perdagangan (Suatu Studi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Gunungsitoli)

Abstract

Dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efesien di Kota Gunungsitoli masih dihadapkan dengan berbagai realita pelayanan yang dirasakan masih belum optimal. Walaupun telah terjadi banyak peningkatan pelayanan terhadap pengurusan surat izin usaha perdagangan, namun Badan Pelayanan Perizinan Terpadu masih memiliki kekurangan dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Pemerintah harus dapat memperhatikan apakah peranan pemerintah bagi masyarakat sudah terlaksana dengan baik, dengan memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat pemohon surat izin usaha perdagangan. Dengan memperhatikan sistem prosedur, waktu penyelesaian, rincian biaya layanan dan lokasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk terwujudnya pelayanan yang efektif dan efesien terhadap masyarakat. Maka dari pada itu penulis tertarik untuk meneliti “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Izin Usaha Perdagangan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah daerah dalam memberikan surat izin usaha perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terapadu Kota Gunungsitoli serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam peranan pemerintah daerah dalam memberikan surat izin usaha perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terapadu Kota Gunungsitoli. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli. Hasil penelitian di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli menunjukkan peranan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang digunakan oleh peneliti yaitu : Prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya layanan dan lokasi pelayanan. Dimana Prosedur yang sudah cukup baik dengan terpampangnya pamflet pemrosesan dan maklumat pada dinding Front Office, waktu penyelesaian yang tepat pada waktunya, biaya layananan/retribusi yang hanya membutuhkan biaya yang sangat minim dan lokasi pelayanan/kantor yang memudahkan/diketahui oleh masyarakat. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli juga lebih mempermudah jangkauan masyarakat kecamatan dengan mendirikan/membuka posko pelayanan bagi masyarakat yang berada di kecamatan sekitar Kota Gunungsitoli.