Pengaruh Kebijakan Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Pemerintahan (Studi Kasus pada DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam kancah dunia politik adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi. Akses dan partisipasi politik perempuan di setiap tingkatan pada lembaga pembuat atau pengambil kebijakan adalah merupakan hak asasi bagi setiap perempuan yang paling mendasar. Berdasarkan hak asasi tersebutlah, sesungguhnya sangat banyak alasan mengapa begitu pentingnya melibatkan perempuan dalam kancah dunia politik. Baik itu perempuan sebagai pelaku yang terjun langsung dan menduduki posisi/jabatan di partai politik, parlemen dan birokrasi atau hanya sekedar melibatkan kepentingan perempuan dalam ideologi dan program kerja partai politik saja, hal ini karena perempuan pada dasarnya adalah pelaku yang lebih memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri dengan lebih baik. Jika keterwakilan perempuan sepenuhnya diserahkan kepada kaum laki-laki sebagai pembuat kebijakan, tentunya akan menghasilkan kondisi yang bias jender dan sangat kecil peluang laki-laki dalam memperjuangkan aspirasi kaum perempuan karena laki-laki tidak mengalami apa yang dialami perempuan kebanyakan. Hal tersebut mendorong perempuan untuk terlibat dalam keanggotan dari sebuah partai politik agar selanjutnya mampu melibatkan diri dalam parlemen. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah salah satu jalan yang sangat penting untuk upaya peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintahan adalah dengan cara melalui partai politik. Maka dari itu faktor masuknya perempuan menjadi calon legislatif banyak ditentukan dari basis mana mereka berasal dan bagaimana mereka dididik serta kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong perempuan menjadi perwakilan perempuan lainnya di pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini berlokasi di Jalan Kenanga Raya No. 51 Medan. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus DPW PKS Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2006-2010 dan yang menjadi informan biasa dalam penelitian ini adalah anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014. Selanjutnya, untuk mengumpulkan data digunakan interview guide yang dilakukan oleh penulis dilapangan. Hasil dari data dilapangan menunjukkan bahwa partai politik memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Utara, karena keberhasilan perempuan menduduki jabatan di parlemen selain ditentukan oleh kapasitasnya juga ditentukan oleh dari basis mana mereka berasal. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kebijakan atau Undang-Undang yang ada di partai politik tersebut maupun yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan yang ada di partai politik diantaranya adalah tidak adanya perbedaan kesempatan untuk menduduki jabatan strategis antara laki-laki dan perempuan, selain itu diberlakukannya UU kuota 30% keterwakilan perempuan di partai politik maupun pada proses pencalonan anggota legislatif telah memberikan peluang kepada perempuan untuk berapresiasi sesuai dengan kemampuan ataupun kapasitasnya. Selain itu, jika dilihat dari sisi perjuangan dari dan untuk kaum perempuan, keterwakilan perempuan di pemerintahan saat ini belumlah maksimal. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif khususnya dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Sumatera Utara didasari oleh adanya kerja sosial (charity) bukan political will.