| dc.description.abstract | Meskipun sampai pada saat ini telah banyak kemajuan pembangunan yang
telah tercapai, namun pada kenyataannya kesenjangan gender masih terjadi di
berbagai bidang pembangunan. Kesenjangan gender tersebut tentunya sangat
merugikan kaum perempuan. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam
Pembangunan Nasional menginstruksikan kepada semua kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG dan dilanjutkan dengan
diintegrasikannya perspektif gender ke dalam perencanaan pembangunan, serta
munculnya berbagai kegiatan yang berbasis gender. Tujuan ditetapkannya Inpres
Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender ini adalah supaya
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif
gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui proses implementasi dari kebijakan tersebut di kota
Medan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif yang diperoleh
berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, dan
informasi yang didapat selama penelitian berlangsung. Penelitian dilakukan di
kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan.
Pengarusutamaan gender sebenarnya sudah dijalankan di kota Medan.
Secara umum pelaksanaan kebijakan tersebut di kota Medan masih mengalami
kekurangan terutama dalam hal komunikasi dan koordinasi antar badan pelaksana
yang tidak berjalan dengan baik dan harmonis. Selain itu dana yang kurang
mencukupi juga menghambat kelancaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
Perlu ditingkatkan koordinasi antar semua pihak yang terkait agar pelaksanaan
kebijakan tersebut dapat maksimal. | en_US |
