| dc.description.abstract | Tata laksana pemerintahan yang baik dapat dipahami dengan memberlakukan
karakteristik dasarnya yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan,
daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisinsi dan efektivitas,
serta profesionalisme. Adapun yang ingin dibahas yaitu akuntabilitas dan transpransi.
Akuntabilitas bermakna pertanggung- jawaban dengan menciptakan pengawasan
melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah bahwa
penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada
publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip yang
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, yakni informasi tentang
kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam
pengurusan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kantor Satuan Lalu Lintas
Polresta Medan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan
wawancara secara mendalam kepada informan, dan studi kepustakaan. Yang menjadi
informan dalam penelitian ini adalah 4 orang informan kunci yaitu Kanit, Subkanit,
Staf Petugas Uji Praktek, dan Staf petugas Uji Teori. Berdasarkan penelitian ini
menunjukkan bahwa pegawai kantor Satlantas Medan sudah berkomitmen dan mulai
menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pembuatan surat izin
mengemudi. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan akuntabilitas dan
transparansi antara lain yaitu kurangnya peran aktif masyarakat dan sebagian
sumberdaya manusia yang masih menganut paradigma lama yang bukan melayanin
tapi dilayani. | en_US |
