Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berdagang di Jalan Dr.Mansyur Kota Medan

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan dan penertiban di Jalan Dr.Mansyur dari pedagang kaki lima yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 masih mendapat perlawanan dari pedagang kaki lima. Perlawanan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Dr.Mansyur terhadap Peraturan Daerah tersebut disebut sebagai resistensi pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Dr.Mansyur. Resistensi ini ditunjukkan masih banyaknya pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Dr.Mansyur meskipun sudah dilarang. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis (1) bentuk dari resistensi pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang Jalan Dr.Mansyur Medan; dan (2) aspek-aspek yang menyebabkan resistensi pedagang kaki lima untuk terus berdagang di sepanjang Jalan Dr. Mansyur Medan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari 15 pedagang kaki lima yang dipilih secara purposive (sengaja). Dalam penelitian kualitatif peneliti sekaligus berfungsi sebagai instrumentutama (key instrument) yang terjun ke lapangan serta berusaha untuk mengumpulkandata melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik inidigunakan secara bertahap, terintegritas atau dapat dilaksanakan pada saat wawancaradan observasi yang dilakukan secara bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan (1) bentuk resistensi yang digunakan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Dr.Mansyur yaitu resistensi secara terbuka, secara terselubung dan negosiasi. Resistensi secara terbuka dilakukan dengan melakukan perlawanan secara langsung terhadap petugas, ataupun aparatur pemerintah dengan jalan mengumpat dan sampai bertengkar dengan para Satpol PP. Resistensi terselubung dilakukan dengan melakukan upaya-upaya secara tidak langsung dengan harapan tidak diketahui oleh aparat pemerintah; dan (2) resistensi yang dilakukan para pedagang kaki lima, tidak semata-mata tanpa ada alasan. Ada aspek-aspek khusus yang meliputi aspek ketidakpuasan terhadap Perda Nomor 31 Tahun 1993, aspek tuntutan kehidupan dan aspek budaya (gotong royong, bekerja sama dalam bentuk solidaritas antar sesama pedagang kaki lima), yang memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.