Gerakan Sosial Buruh dan Peranannya Dalam Proses Kebijakan Publik. ( Studi Kasus : Perlawanan SBMI Penetapan UMP Sumut )

Abstract

Gerakan sosil buruh adalah sebuah realitas sosial yang semakin marak di Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah, khususnya pasca Orde Baru. Banyak Serikat buruh yang muncul pasca rezim tersebut semakin menunjukkan eksitensinya terhadap realitas dalam melakukan perlawanan Neoliberalisme. Adanya pergantian sistem pemerintahan pasca rezim orde baru ternyata membawa satu perubahan dalam tataran kapitalisme, yaitu semakin maraknya kepentingan kapitalisme global di Indonesia. Sehingga dalam hal ini belum terdapatnya sebuah perubahan yang berarti dalam realitas masyarakat miskin khususnya buruh. Oleh karena itu perlawanan adalah sebuah kata kunci yang harus diperankan oleh buruh di Indonesia untuk menuntut kesejahteraan yang layak bagi mereka sendiri. Perlawanan yang dilakukan dalam bentuk gerakan sosial buruh adalah pada nantinya mengharapkan terjadinya perubahn dalam penetapan kebijakan yang menyangkut tentang perburuhan, termaksud salah satunya adalah penetapan UMP ( Upah Minimum Propinsi ). Merubah kebijakn publik adalah satu tantangan yang hareus dihadapi oleh geerakan buruh selama ini dan juga pada masa berikutnya. Sehingga dalam realitas gerakan sosial yang diperankan oleh buruh adalah sebuah realitas yang menunjukkan terjadinya sebuah kontradiksi dalam sistem ekonomi politik suatu Negara yang hanya menguntungkan sebuah domain kelas penguasa.