Pelaksanaan Penagihan Utang Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Abstract

Dalam melaksanakan PKLM ini, maka mahasiswa memerlukan sebuah wadah atau tempat untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahannya tersebut. Pembahasan yang diambil tentu saja yang berhubungan dengan perpajakan. Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar setelah penerimaan dari sektor Migas. Dimana penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana rencana pendapatan negara dari sektor pajak terus mengalami peningkatan. Pendapatan negara dari sektor pajak inilah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparat perpajakan, mempunyai tugas yang cukup berat dalam memenuhi pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam APBN. Sehingga aparat pajak harus aktif dalam melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan dari wajib pajak agar wajib pajak mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah telah berulangkali melakukan pembaharuan undang-undang perpajakan. Sebelum adanya tax reform, Indonesia menganut sistem official assessment lalu diadakan tax reform dimana sistem official assesment diganti menjadi self assessment. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak dijumpai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik , terutama dalam hal pembayaran pajak yang terutang. Karena menyadari pentingnya pelaksanaan penagihan pajak sbagai usaha terakhir dalam mengamankan penerimaan Negara , maka penulis tertarik untuk sebuah pembahasan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dengan judul “Pelaksanaan Penagihan Utang Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”