Preferensi Politik Pemilih terhadap Kemenangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Batubara Periode 2008-2013 ( Studi Kasus : Perilaku Politik Pemilih di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara )

Abstract

Pemilihan umum adalah salah satu momentum penting dalam perjalanan politik sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi. Pemilihan umum adalah untuk memilih Pemimpin Negara/ Pemerintahan yang nantinya akan menentukan jalannya sebuah sistem pemerintahan. Salah satu bentuknya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Namun, dalam perjalanannya pemilihan kepala daerah banyak mengalami perubahan. Pada era orde lama (UU No.18/1965) Kepala Daerah yang diusulkan oleh DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (gubernur) atau Menteri dalam Negeri (Walikota/ Bupati) ke era orde baru yang hampir mirip namun, Kepala Daerah dipilih oleh presiden tanpa mempertimbangkan usulan suara mayoritas DPRD sampai pada masa reformasi yang melahirkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah secara langsung dan berlanjut pada revisi UU No.32 Tahun 2004 melahirkan UU No.12 Tahun 2008.UU No.12 Tahun 2008 ini tentang perubahan terhadap UU No.32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Hal yang paling berbeda dari Undang-Undang ini mengenai pemilihan kepala daerah. Dimana didalam undang-undang sebelumnya, kepala daerah dipilih langsung dari partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan dalam undang-undang ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat mencalonkan pasangan calon tanpa didukung oleh partai politik, melainkan calon perseorangan yang dicalonkan melalui dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan dukungan tertulis dan fotokopi KTP. Perubahan sistem pemilihan umum ini melahirkan preferensi politik/ pilihan politik yang berbeda bagi masyarakat di Batubara tepatnya di Kecamatan Lima Puluh. Kemenangan calon perseorangan menjadi sebuah babak baru dalam preferensi politik Indonesia. Perubahan ini berkaitan dengan perilaku politik masyarakat yang tidak lagi melihat partai sebagai ”penyambung lidah rakyat”. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti, faktor apa saja yang menentukan perubahan preferensi politik masyarakat batubara khususnya masyarakat di Kecamatan Lima Puluh ini ?