| dc.description.abstract | Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat
ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan
masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna
mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah
satunya adalah melalui pajak. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007
pasal 1 ayat 1 mengatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
Mengutip data penerimaan perpajakan 2012-2013 yang dikeluarkan
kementerian keuangan, realisasi sementara penerimaan pajak sepanjang tahun
2013 hanya tercapai Rp 1.071,1 triliun. Padahal anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) perubahan 2013 mematok target penerimaan negara sebesar Rp
1.148,4 triliun. Dengan realisasi sementara tersebut, penerimaan pajak sepanjang
2013 hanya mencapai 93,4% dari target. Tak tercapainya penerimaan pajak pada
2013 membuat pemerintah gagal mencapai target tax ratio yang dibidik
(www.kemenkeu.go.id
Kencenderungan tidak tercapainya target penerimaan pajak setiap
tahunnya menjadi dasar direktorat jenderal pajak untuk meluncurkan program
perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara
).
singkat biasa disebut modernisasi (Pandiangan, 2007:7). Adapun jiwa dari
program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan
sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan
memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang
ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif
kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam,
termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka
dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan | en_US |
