Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan artisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Kantor Komisi Pemilihan umum Tapanuli Utara)

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dimana Pemilihan Kepala Daerah secara langsung berusaha untuk menghasilkan Kepala Daerah yang lebih baik, berkualitas dan memiliki legitimasi yang kuat karena mendapat mandat langsung dari masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang kurang antusias dan bersifat apatis dalam menanggapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah membutuhkan lembaga yang berkompeten yaitu Komisi Pemilihan Umum, dimana KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan dan bertanggungjawab untuk mengarahkan partisipasi Politik masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan mengarahkan partisipasi politik masyarakat serta mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data. Data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan kunci dan informan utama serta menyebar kuesioner kepada 40 masyarakat, yaitu 25 orang mewakili berbagai kecamatan, dan 15 orang merupakan anggota partai politik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dikatakan Berperan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah tahun 2009 telah mencapai tingkat partisipasi masyarakat sebesar ±75%. Dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan serta memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Sedangkan beberapa hal yang masih perlu dilakukan oleh KPU kedepannya adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi untuk mengurangi masyarakat yang apatis, memberikan informasi yang tepat sehingga tidak terjadi lagi kesalahan pada saat pemungutan suara. Selain itu, KPU juga perlu melakukan pendekatan yang lebih kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dapat terlaksana secara maksimal.