Marga sebagai Kekuatan Politik (Studi Penabalan Marga Silaban Desa Silaban dalam Politik di Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasudutan)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan marga merupakan unsur politik Batak dalam sistem Dalihan Na Tolu. Marga yang asal-muasalnya merupakan nama seseorang yang kemudian dijadikan nama belakang setelah nama depan yang dibuat agar mereka dapat saling mengerti asal mereka dari keturunan siapa sehingga dapat menjaga perkawinan satu keturuinan (marga) yang dianggap sangat tabu dilakukan yang masih memiliki hubungan darah. Dalihan Na Tolu pada sistem kekerabatan Batak Toba yang sangat erat masih tetap dipertahankan sampai saat ini dengan menjaga larangan-larangan marga dalam perkawinan satu marga. Marga yang merupakan jembatan dalam sistem kekerabatan Batak Toba akan menimbulkan hubungan timbak-balik dan saling mempengaruhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan (field research). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan keturunan marga Silaban di Desa Silaban Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasudutan, sedangkan sampelnya, penulis mengambil sesuai dengan kebutuhan penelitian dan untuk memilih informan dilakukan secara purposive sampling kepada orang-orang yang mampu memberikan informasi. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa latar belakang pemberian marga diakibatkan karena adanya maksud untuk mendekatkan diri pada suatu masyarakat tertentu untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh dengan menjalin hubungan emosional. Marga bagi suku Batak Toba marga merupakan memiliki hubungan ikatan emosional yang tinggi walaupun mereka tidak saudara kandung se-ayah dan se-ibu namun memiliki satu keturunan nenek moyang dan mempunyai Dalihan Na Tolu yang kuat antara hula-hula, dongan tubu dan boru. Pemberian marga dijadikan kepentingan politik dan kekuasaan untuk mencapai hal yang diinginkannya. Tanpa disadari marga memiliki pengaruh cukup kuat dalam mendekatkan diri pada golongan tertentu. Hal ini ditandai banyaknya pejabat yang diberikan marga pada saat dirinya mencalonkan atau dicalonkan menjadi penguasa daerah maupun pada pejabat atau penguasa daerah yang telah menjabat dengan alasan menunjukkan kedekatan emosional terhadap suku atau golongan yang ada daerahnya.