Kemajemukan Hukum Perkeretaapian Sumatera Utara

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang situasi kemajemukan hukum yang terjadi di perkeretaapian Sumatera Utara. Kajian ini dibuat untuk dapat memahami hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Melalui kajian ini maka dapat dilihat bagaimana hukum itu ternyata tidak tunggal dan berdiri sendiri akan tetapi banyak hukum-hukum lain yang hidup dan diberlakukan sama. Selanjutnya tulisan ini juga menelusuri bagaimana kepentingan dari tiap individu-individu dapat membentuk sebuah hukum baru yang legal di perkeretaapian Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam tentang kemajemukan hukum yang terjadi di perkeretaapian Sumatera Utara. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi partisipasi dengan individu-individu yang terlibat langsung dengan ruang lingkup perkeretaapian Sumatera Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah perkeretaapian Sumatera Utara dan bagaimana situasi dan kondisi hukum-hukum yang ada di perkeretaapian sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum itu ternyata terdiri dari beragam bentuk. Tidak hanya sebatas hukum formal, tetapi banyak hukum-hukum lain yang berlaku dan sulit untuk mengkategorisasikan penamaan hukum tersebut apakah itu hukum adat, hukum agama tau sebagainya sehingga dalam hal ini para pengamat antropologi hukum sering menyebutnya unnamedlLaw atau hybrid law. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah bahwa melalui penelitian tentang kemajemukan hukum di perkeretaapian Sumatera Ini dapat dilihat bahwa hukum tersebut ternyata benar adanya tidak bersifat tunggal. Akibat adanya kemajemukan hukum ini juga dinilai membawa pengaruh negative terhadap pelaksanaan hukum yang ada. Kerena akibat adanya kemajemukan hukum maka sulit bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dalam kehidupan. Kepentingan-kepentingan dari tiap individu memicu munculnya hukum baru yang legal untuk diberlakukan. Selain itu juga penyerapan aturan formal yang bersifat setengah-setengah mengakibatkan hukum itu tidak berlaku sempurna. Penyerapan aturan ini dilakukan juga sesuai dengan kepentingan dari pada individu-individu yang ada di ruang lingkup perkeretaapian. Pengawasan yang kurang serta legitimasi yang mengatasnamakan hubungan keluarga juga menjadi salah satu factor pendorong munculnya hukum-hukum baru di kalangan pegawai perkeretaapian. Hingga akhirnya bila ingin menumbuhkan keberlakuan hukum yang baik di lingkungan perkeretaapian maka perbaiki dulu pengawasan dan jiwa masing-masing individu yang ada di perkeretaapian Sumatera Utara.