Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kota Medan

Abstract

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk dapat menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun unsur- unsur pendapatan daerah itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan 3. Pinjaman Daerah 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga sangat berperan penting dalam meningkatkan sumber pendapatan suatu daerah. Adapun jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: 1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu. Dari pembahasan di atas tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pemungutan Retribusi Izin Trayek serta bagaimana tata cara pembayarannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dengan judul: “Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan.”