Peran DPRD dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada DPRD Provinsi Sumatera Utara Priode 2010 – 2011) Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara/ Jl Kapten Maulana No 01 Medan

Abstract

Kepentingan dan aspirasi masyarakat harus dapat ditangkap oleh pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilanm Rakyat Daerah. Sebagai reppresentasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan diatas. Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan. Fungsi dan tugas dan kewenangan Peraturan Daerah (Perda) belum dioptimalkan sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD bersama dengan Kepala Daerah (Eksekutif) membentuk Perda. Peningkatan kemampuan DPRD dalam merumuskan Perda ini menjadi penting karena selama ini DPRD dianggap sebagai lembaga yang hanya melegalisir keinginan pihak eksekutif.DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama mewujudkan Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Belum maksimalnya peran dan fungsi DPRD Kota Medan, dikarenakan faktorfaktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tenaga ahli yang belum tersedia dan tatib DPRD yang terlalu detail, sehingga terkesan bertele-tele dalam pembentukan Ranperda. Disamping itu tentu saja ada faktor pendukung dalam kelancaran fungsi legislasi, yaitu dukungan anggaran dan sarana oleh Pemerintah Kota Medan dan mekanisme kepartaian yang multi partai, sehingga tidak adanya partai yang lebih dominan dalam pembentukan Ranperda.