Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal penagihan pajak aparatur Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya mengenai pembayaran pajak sebagai sarana pelunasan pajak terutang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan seputar Surat Tagihan Pajak dengan judul “Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.”