Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kepada Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Abstract

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebjakan di bidang perpajakan.Oleh karena itu,pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.Tidak dapat dipungkiri lagi dalam beberapa tahun terakhir ini sektor pajak mendapatkan perhatian yang luas.Peran pajak dalam APBN yang semakin meningkat membuat pemerintah harus melakukan berbagai upaya. Keputusan Dirjen Pajak no. 69 th. 2007, pasal 1 ayat (3) dan pasal 2 ayat (2) secara gamblang menjelaskan bahwa SKF (Surat Keterangan Fiskal) adalah bagian dari persyaratan Administrasi penawaran selain yang tertera dalam kepres 80 tahun 2003. Dalam kondisi tertentu seperti dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, seringkali disebutkan adanya persyaratan bahwa calon penyedia barang/jasa harus memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan data pemenuhan kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak tertentu (peserta tender). Hal inilah yang menjadi acuan dan dasar pemikiran penulis untuk mencoba meneliti dan membahas untuk menuangkan dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul : “ Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) Kepada Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia “.