Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Kisaran

Abstract

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala keperluan yang berhubungan dengan pembangunan nasional itu. Dana tersebut diperoleh dari sumber daya domestik, investasi asing, perdagangan internasional, pinjaman luar negeri, sistem pajak global dan Bank pembangunan domestik (Juli Panglima Saragih,2003). Namun demikian dalam pelaksanaan pemungutannya memerlukan landasan pertimbangan keadilan dan suatu kepastian hukum yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi ”pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Untuk setiap jenis pajak selalu diatur dengan undang-undang tersendiri, untuk undang-undang yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya dan memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan Yayuk Ekawati : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di KPP Pratama Kisaran, 2010. sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)