Implementasi Kebijakan Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar).

Abstract

Pemerintah adalah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Untuk menjalankan pemerintahan, pemerintah membutuhkan anggaran yang dapat diperoleh dari sektor pajak. Untuk mengoptimalkan otonomi daerah pemerintah melakukan desentralisasi fiskal salah satunya dengan menerapkan kebijakan peralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana proses Implementasi Kebijakan Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah dengan studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Dimana kebijakan ini mewajibkan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar untuk menyiapkan berbagai hal seperti menyiapkan peraturan daerah, kerjasama dengan lembaga lain, struktur organisasi, sarana prasarana dan lain sebagainya. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat dari proses kebijakan tersebut. Untuk memperoleh data tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi atau cerita secara rinci tentang subjek penelitian yang dapat diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah dengan studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kebutuhan SDM serta sosialisasi yang masih minim.