Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Pada Dinas Pertamanan Kota Medan

Abstract

Masalah perpajakan di Indonesia bukan menjadi persoalan pemerintah pusat saja melainkan menjadi perhatian pemerintah daerah (PEMDA). Terutama sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Pada saat ini prinsip otonomi daerah adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan. Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu : 1. Jenis Pajak Provinsi 2. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota Pajak Reklame adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran daerah dan belanja daerah, pajak reklame diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelangsungan pembangunan daerah. Pembayaran pajak reklame terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Apabila pajak reklame tidak dilunasi maka dalam waktu 7 hari setelah jatuh tempo maka pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak dengan teguran atau peringatan. Selanjutnya, apabila masih belum dilunasi maka akan ditagih dengan surat paksa yang bisa menyebabkan penyitaan dan pelelangan. Apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita pemerintah kabupaten / kota diberi hak mendahulu untuk tagihan barang-barang wajib pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik ingin mengetahui sejauh mana ketidak patuhan wajib pajak dalam melunasi pajak reklame. Oleh karena itu penulis memilih judul : “Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Pada Dinas Pertamanan Kota Medan”.