Pengawasan DPRD Padang Lawas terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2010

Abstract

Terkait Pengawasan DPRD Padang Lawas terhadap Pelaksanaan APBD tahun 2010 ternyata masih jauh dari yang diharapkan alias kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya persoalan selama tahun anggaran APBD 2010. Mulai dari pelaksanaan kebijakan, program dan proyek yang tidak terlaksana dengan baik. Sementara dari sekian persoalan relatif masih sedikit yang ditindaklanjuti secara serius dan ada penyelesaian. Bahwa APBD Padang Lawas masih jauh dari efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Begitu juga dengan perangkat dan jalannya alat kelengkapan dewan dalam melakukan pengawasan DPRD Padang Lawas terhadap pelaksanaan APBD tahun 2010 ditemukan kelemahan-kelamahan mendasar, termasuk masalah sumber daya manusia (SDM), mekanisme pengawasan yang tidak terformat, belum adanya perangkat hukum khusus pengawasan, faktor kultur yang bersifat primordial. Pada skhirnya agenda-agenda pengawasan, seperti reses, kunjungan kerja, paripurna, dan rapat dengar pendapat tidak berlangsung optimal dan tidak dapat berfungsi perbaikan di masa akan datang. DPRD Padang Lawas dalam pengawasannnya terhadap ABPD tahun 2010 tidak melakukan inprovisasi, antisipasi dan refresif yang baik dan kuat dalam agenda-agenda pengawasannya. Bahkan masih terjadi pembiaran-pembiaran terhadap hal-hal yang fatal berkaitan dengan pelaksanaan APBD. Dimana daya serap APBD Padang Lawas rendah, miliaran anggaran terpaksa kembali ke kas daerah. Aroma korupsi dalam dalam realisasi program dan proyek yang dibiayai APBD cukup terasa. Sehingga APBD/pembangunan 2010 belum menyentuh kebutuhan masyarakat dan belum sinkron dengan segenap potensi sumber daya yang ada di Padang Lawas