Peranan Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir

Abstract

Pengawasan diartikan sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan – penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan membutuhkan pengawasan untuk mengawasi seluruh aktivitas organisasi. Rusaknya sendi – sendi manajemen, khususnya ketidaksesuaian rencana program dengan pelaksanaannya disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan pada organisasi tersebut. Untuk itu dalam setiap organisasi dibutuhkan pengawasan dalam rangka mencegah kemungkinan – kemungkinan penyimpangan dari rencana – rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir dalam melakukan pengawasan pengelolaan pajak di Kabupaten Samosir serta untuk mengetahui upaya – upaya Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir dalam mengatasi masalah – masalah pengawasan pengelolaan pajak daerah Kabupaten Samosir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek penelitian baik itu orang, lembaga masyarakat, dan lain – lain pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang nampak atau sebagaimana adanya dan tidak melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah dalam mengawasi pengelolaan pajak di Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki standar pengawasan untuk mengetahui ada atau tidak bentuk penyimpangan dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah tersebut yaitu ruang lingkup pengawasan (aspek kepegawaian, aspek pemerintahan, aspek pengelolaan keuangan), serta prosedur pengawasan. Metode pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Samosir yaitu dengan dasar pemeriksaan PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan) yang disebut pemeriksaan regular (tahunan) dan pemeriksaan insidentil yaitu pemeriksaan khusus atas usul Bupati jika ada hal – hal khusus atau kasus – kasus tertentu. Pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah lebih dalam mengelola pajak daerah mengacu pada hal pemungutan dan penyetoran pajak daerah tersebut ke kas daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah belum maksimal karena kurangnya kualitas serta kuantitas SDM aparatut pengawas. Universitas