Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Harga Jual Minuman Beralkohol di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Abstract

Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baru diterapkan pada tahun 1983, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan disempurnakan kembali di Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2000,kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai akan berlaku pada tanggal 1 April 2010. Pajak ini dimaksudkan sebagai pengganti pajak penjualan dan pajak penjualan impor. Dibandingkan dengan dua pajak tersebut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki basis yang lebih luas karena tidak hanya meliputi produsen pabrikan, tetapi juga mencakup distributor, agen besar dan penjual eceran. Ketika ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diterapkan pada tahun 1983, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) langsung meningkat tajam. Tingginya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya basis pajak yang lebih luas dan tambahan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tarifnya 10% diatas tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini merupakan pengganti pajak penjualan atau timbul karena adanya barang atau jasa yang ditransaksikan maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak obyektif.