Mekanisme Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara

Abstract

Sebagai daerah otonom, maka daerah berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Hal ini memberikan dampak, dimilikinya sejumlah kewenangan bagi daerah sebagai wujud nyata dari otonomi yang dimiliki oleh daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga masing-masing daerah disamping mengakomodasikan kepentingan daerahnya sendiri, juga dapat mengakomodasikan kepentingan yang lebih luas bagi daerah lainnya maupun secara nasional. Daerah provinsi juga memiliki kewenangan sebagaimana layaknya daerah otonom, sehingga daerah provinsi dapat melakukan prakarsa sendiri untuk kepentingan masyarakatnya. Kewenangan untuk melakukan prakarsa sendiri harus diterjemahkan bahwa daerah provinsi memiliki kewewenangan dan kemampuan untuk mendefenisikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, disamping kewenangan-kewenangan yang secara inisiatif diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah provinsi, maka apabila masyarakat menghendaki dan membutuhkan, kewenangan tersebut dapat dikembangkan.