Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013

Abstract

Setelah dikeluarkannya putusan mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 yang mengabulkan pasal Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tentang upah buruh, menyebabkan kedudukan kreditur separatis dalam proses pengurusan dan pemberesan Boedel pailit berubah, dimana yang sebelumnya pada saat pembagian harta boedel pailit kreditur separatis memiliki hak istimewa sebagai pihak yang di dahulukan. akibat adanya putusan MK tersebut pihak yang didahulukan beralih pembagiannya kepada buruh sebagai kreditur preferen. Keadaan tersebut menimbulkan akibat hukum kepada para pihak yang terlibat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. adapun yang akan dijabarkan dalam tesis ini yaituBagaimana kedudukan Kreditur Separatis sebelum putusan MK, Bagaimaina akibat hukum terhadap kreditur separatis setelah adanya putusan MK No.67/PUU_XI/2013, Bagaimana penerapan dalam pengurusan dan pemberesan terhadap kreditur separatis pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 Oleh karena itu penelitian ini diadakan untuk menjelaskan serta menganalisis mengenai akibat hukum terhadap kreditur separatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif bersifat Deskriptif Analitis yang menggunakan penelitian terhadap Sinkronisasi Hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Lokasi penelitian ini diadakan pada Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A khusus dengan mewawancarai Hakim Niaga dan Kurator. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan/ dokumen dan wawancara saja. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 / PUU-XI / 2013, Akibat hukum terhadap Kreditur separatis setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemenuhan haknya tidak lagi didahulukan sebagaimana yang selama ini dilakukan, dimana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut manakala terjadi pailit yang didahulukan pemenuhan haknya adalah Kreditur separatis sebagai pihak yang meminjamkan modal. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kedudukan Kreditur separatis yang semula didahulukan menjadi bergeser kepada buruh sebab dalam hal terjadinya pailit seringkali pihak yang paling dirugikan adalah buruh karena disamping posisinya yang lemah dalam proses pailit juga kehidupan buruhsangat bergantung pada gaji yang diperoleh dari perusahaan yang pailit tempatnya bekerja.posisi kreditor Separatis yang dulunya lebih tinggi dari pada pekerja 'Upah sekarang berada di bawah upah pekerja. Dalam mendapatkan pembayaran mereka piutang sebagai upah, sekarang pekerja memiliki hak untuk mendahului kreditur terjamin.

The decision of Constitutional Court No. 67 / PUU-XI / 2013 which has been issued granted article 95 chapter 4 specified in the Indonesia Labour law to minimum wages, causing the position of the separatist creditor in the process of fixing and ordering Boedel bankruptcy changed that the previous division of separatist creditors' Boedel bankruptcy property of having the privilege to be the first part.The rule has resulted in the Court's decision of the precedence to transfer it to the power as a preferred creditor. The situation has a legal effect on the parties involved in managing and securing assets bankruptcy. The research that will be described in this thesis: How the position of Separatist Creditors before the decision of Constitutional Court, What is the legal effect to the separatist creditor after the decision of Constitutional Court number 67 / PUU XI / 2013, How is the application in handling and securing against the separatist creditor after the decision of Constitutional Court number 67 / PUU-XI / 2013. The research is conducted to explain and analyze the legal effect of the separatist creditor in the management and disposition of the property bankruptcy after the decision of Constitutional Court number 67 / PUU-XI / 2013. The research is a normative descriptive analytical to use research on legal synchronization. The research uses the act and case approach. The data source is the secondary data form.The location of the research is conducted at the Medan District Court class 1 A special by interviewing the court judge and commercial curators.The research is analyzed by library/document study and interview. The data analysis is qualitative. The results indicate the issuance of the decision of Supreme Court number 67 / PUU-XI / 2013, The legal consequences of the separatist Creditor after the decision of Constitutional Court in the fulfillment of its rights no longer precedence as has been done, that is the decision of Constitutional Court when a bankruptcy takes place whereas the fulfillment of its right is a separatist Creditor as the party that lends the capital.However the position of the separatist Creditor after the decision of Constitutional Court who initially came to be shifted to the workers because in the event of bankruptcy is often the most disadvantaged party to the laborer as in addition to its weak position in the bankruptcy process is also very dependent on the salary life earned from companies that bankrupt where the company is, the position of Separatist creditors who were formerly higher than the recent minimum wages.The conclusion is to get their payments receivable as wages; a worker has the right to predate a secured creditor.