Kontribusi Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Karo

Abstract

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah, berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo diharapkan dapat menjadi tulang punggung pembiayaan bagi daerah-daerah yang melaksanakan otonomi. Pajak Daerah mempakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan keuangan daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Dengan dasar inilah penulis memilih kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo sebagai tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dan "Kontribusi Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo" sebagai objek yang menarik untuk dijadikan wadah PKLM.