Mekanisme Pendaftaran dan Pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

Abstract

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan berkembang serta memiliki cita-cita yang luhur untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang maju dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinia ke-4 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari uraian diatas terlihat bahwa pemerintah memerlukan dana dalam memenuhi kepentingan rakyatnya. Dana tersebut diperoleh dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut pajak. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari sektor pajak merupakan yang menjadi primadona sejak penerimaan negara dari sektor migas yang nilainya merosot di pasar Internasional. Pajak merupakan alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaannya sebagaimana telah direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). (Boediono,2001:79). Diantara usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan usaha-usaha seperti ekstensifikasi pajak yakni mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar yaitu melalui kebijakan pemberian kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah, dan intensifikasi pajak yakni mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari dalam yakni adil dalam arti pengenaan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan atas azas kepastian hukum yakni adanya jaminan hukum yang pasti dalam pemungutan pajak bagi para pembayar pajak (wajib pajak). Dalam hal pengusaha tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dapat menerbitkan keputusan pengukuhan secara jabatan. Secara umum Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih sering salah dalam melaporkan dan menyetor jumlah pajaknya sehingga dapat menimbulkan kendala bagi pengusaha dan juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama itu sendiri. Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pajak sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terlaksana secara efektif dan lancar, sudah sewajarnya apabila pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Waluyo, 2007: 53). Berdasarkan uraian diatas tersebut menjadi latar belakang bagi penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui dan bisa mempraktikkan secara langsung teori yang sudah dipelajari sebelumnya tentang mekanisme pendaftaran dan pencabutan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Dengan ini penulis ingin mengetahui dan tertarik membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul : Mekanisme Pendaftaran dan Pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam