Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah ( Studi Tentang Peran Kecamatan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah

Abstract

Dalam ketata negaraan Indonesia Otonomi Daerah merupakan penjabaran dari desentralisasi. Realisasinya dalam bentuk hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Salah satu tujuan pengguliran kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia adalah Demokratisasi, pemberdayaan, partisipasi publik dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat salah satunya dari tingkat perekonomian masyarakat. Dalam era Otonomi Daerah peran Kecamatan sangat diharapkan dapat membantu pelaksanaan Otonomi Daerah yang sesuai dengan yang diharapkan, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat lebih tersejahterakan. Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan salah satunya mengenai kedudukan, tugas, fungsi,dan kewenangan Kecamatan dan perubahan ini diatur dalam PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mengetahui apakah kecamatan Barus sudah menerapkan PP No 19 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode defkriftif, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak – pihak yang terkait dalam penelitian.kewenangan Kecamatan dan perubahan ini diatur dalam PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mengetahui apakah kecamatan Barus sudah menerapkan PP No 19 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode defkriftif, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak – pihak yang terkait dalam penelitian.kewenangan Kecamatan dan perubahan ini diatur dalam PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mengetahui apakah kecamatan Barus sudah menerapkan PP No 19 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode defkriftif, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak – pihak yang terkait dalam penelitian.kewenangan Kecamatan dan perubahan ini diatur dalam PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mengetahui apakah kecamatan Barus sudah menerapkan PP No 19 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode defkriftif, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak – pihak yang terkait dalam penelitian. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian inni adalah pemerintah Kecamatan Barus belum menerapkan PP No 19 Tahun 2008, karena tidak adanya sosialisasi dan kurangnya pelimpahan kewenangan yang di berikan kepada Camat. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pemerintah kecamatan belum terprogram dengan khusus, kalaupun diprogramkan masih sebatas teori belum diaplikasikan pada masyarakat, karena terkendala pada anggaran dan fasilitas yang kurang. sejauh ini pemerintah Kecamatan Barus berperan sebagai pengawas program yang yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten.