| dc.description.abstract | Dalam ketata negaraan Indonesia Otonomi Daerah merupakan penjabaran
dari desentralisasi. Realisasinya dalam bentuk hak, wewenang, dan kewajiban
daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri yang
berdasarkan atas aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku. Salah satu tujuan pengguliran kebijakan Otonomi Daerah
di Indonesia adalah Demokratisasi, pemberdayaan, partisipasi publik dan
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat salah satunya
dari tingkat perekonomian masyarakat.
Dalam era Otonomi Daerah peran Kecamatan sangat diharapkan dapat
membantu pelaksanaan Otonomi Daerah yang sesuai dengan yang diharapkan,
terutama dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat
dapat lebih tersejahterakan.
Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
membawa perubahan salah satunya mengenai kedudukan, tugas, fungsi,dan kewenangan Kecamatan dan perubahan ini diatur dalam PP No 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kecamatan dalam
pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mengetahui apakah kecamatan Barus
sudah menerapkan PP No 19 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
defkriftif, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sedangkan teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak – pihak
yang terkait dalam penelitian.kewenangan Kecamatan dan perubahan ini diatur dalam PP No 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kecamatan dalam
pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mengetahui apakah kecamatan Barus
sudah menerapkan PP No 19 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
defkriftif, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sedangkan teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak – pihak
yang terkait dalam penelitian.kewenangan Kecamatan dan perubahan ini diatur dalam PP No 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kecamatan dalam
pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mengetahui apakah kecamatan Barus
sudah menerapkan PP No 19 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
defkriftif, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sedangkan teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak – pihak
yang terkait dalam penelitian.kewenangan Kecamatan dan perubahan ini diatur dalam PP No 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kecamatan dalam
pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mengetahui apakah kecamatan Barus
sudah menerapkan PP No 19 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
defkriftif, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sedangkan teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak – pihak
yang terkait dalam penelitian.
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian inni adalah pemerintah
Kecamatan Barus belum menerapkan PP No 19 Tahun 2008, karena tidak adanya
sosialisasi dan kurangnya pelimpahan kewenangan yang di berikan kepada Camat.
Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pemerintah kecamatan
belum terprogram dengan khusus, kalaupun diprogramkan masih sebatas teori
belum diaplikasikan pada masyarakat, karena terkendala pada anggaran dan
fasilitas yang kurang. sejauh ini pemerintah Kecamatan Barus berperan sebagai
pengawas program yang yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah Kabupaten. | en_US |
