Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah, berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hokum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten dan Kota. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung kesinambungan kota Medan. Pajak Restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Restoran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik dan memilih Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), dan “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan” sebagai objek yang menarik untuk dijadikan wadah Praktik Kerja Lapangan.