Fungsi Advokasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 dalam Memperjuangkan Hak Normatif Buruh (Studi Kasus pada Dewan Pimpinan Daerah Serikat Buruh Sejahterah Indonesia 1992 Sumatra Utara)

Abstract

Konflik antara buruh dan pemilik modal tidak lagi bersifat lokal melainkan regional dan nasional. Kepentingan langsung buruh untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosialnya mendorong buruh bersatu dalam organisasi buruh. SBSI 1992 merupakan organisasi buruh yang dibentuk untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak buruh. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan fungsi advokasi DPD Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPD SBSI 1992) dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Penelitian ini menggunakan teori konflik menurut Lewis Coser dalam melihat konflik realistis yang dialami oleh buruh dan teori katup penyelamat dalam melihat SBSI 1992 sebagai organisasi yang berfungsi menjadi katup penyelamat bagi buruh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam, pengamatan dan mengumpulkan data-data dari buku-buku, dokumen dan media elektronik. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus DPD SBSI 1992 Sumut, buruh dan pegawai Disnaker Sumut. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus DPD SBSI 1992 Sumut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konflik realistis berasal dari kekecewaan buruh terhadap pengusaha yang tidak memenuhi haknya. Hak yang dituntut oleh buruh adalah hak normatif. Hak normatif adalah hak yang melekat pada buruh seperti menerima upah yang layak, pesangon dan jaminan sosial dan kesehatan. Untuk menuntut hak normatifnya kepada pengusaha, buruh membutuhkan serikat buruh yaitu SBSI 1992. SBSI melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak buruh. Advokasi yang dilakukan SBSI 1992 ditempuh dengan cara bipartit dan tripartit. Advokasi secara bipartit dilakukan dengan cara SBSI 1992 menemui perwakilan perusahaan untuk melakukan musyawarah. Penyelesaian secara bipartit tidak selesai maka langkah selanjutnya adalah SBSI 1992 mengajukan pengaduan kepada Disnaker. Seperti pada kasus PT Tunas Artha Gardatama SBSI 1992 melakukan musyawarah dengan perwakilan PT Tunas Artha Gardatama. Musyawarah tidak mencapai titik temu maka SBSI 1992 mengajukan laporan kepada Disnaker Sumut. Akhirnya pengusaha membayarkan pesangon buruh dan bersedia menyelesaikan konflik dengan cara damai. Bentuk advokasi lain yang dilakukan oleh SBSI 1992 adalah melakukan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur untuk menyampaikan problematika yang dihadapi buruh seperti kenaikan upah, tindakan premanisme dan outsourcing. SBSI 1992 sebagai katup penyelamat meredakan konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha agar tidak terjadi perlawanan yang bersifat merusak yang dapat merugikan.