Peran Tata Usaha Dalam Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap ( SAMSAT ) Medan Selatan

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Keuangan Negara yang berlaku di Negara kita, pajak dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat merupakan sumber penerimaan Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola Pemerintah Daerah sebagai sumber penerimaan daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang, masing-masing untuk jenis pajak telah ditetapkan dengan jelas mengenai siapa yang menjadi subjek pajak dan apa yang menjadi objek pajaknya serta berapa tarif pajak yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengetahui peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai penunjang pembangunan daerah dan kebijakan-kebijakan apa yang diterapkan pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam upaya memaksimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta peranan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, atas kepemilikan atau yang menguasai kendaraan bermotor dan menuangkannya dalam Tugas Akhir yang berjudul : Peran Tata Usaha Dalam Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap ( SAMSAT ) Medan Selatan