Pelaksanaan Hutang Wajib Pajak Melalui Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Abstract

Saat ini Negara Republik Indonesia menggunakan system “ self assesment “*

menggantikan “ official assessment “ dimana dalam system self assessment ini Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak (WP) berperan besar dalam menentukan keberhasilan system tersebut dengan harapan penerimaan Negara dari sektor pajak dapat meningkat. Walaupun begitu, masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum mau membayar pajak . Sebagai akibat dari tindakan Wajib Pajak yang tidak mau membayar dan tidak memenuhi peraturan perpajakan, maka dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana dalam mencapai penerimaan Negara dari sektor. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, masih banyak Wajib Pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya surat teguran, ‘Meskipun telah diterbitkan, namun itu bukanlah suatu sarana yang dapat menjamin penerimaan Negara dapat diperoleh dengan cepat. Hal ini dapat dilihat masih banyak Wajib Pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya surat teguran dan harus ditagih dengan surat paksa.

Apabila Wajib Pajak tetap tidak menanggapi surat paksa yang telah diterbitkan tersebut, maka fiskus akan melakukan penyitaan, Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak yang sebelumnya telah ditunjuk dan diambil sumpahnya dengan didampingi oleh dua orang saksi yang diambil dari tingkat desa berdasarkan UU No.

19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.