Tata Cara Penghitungan Pajak Undian Berhadiah pada Bank Sumatera Utara

Abstract

Pajak sebagai sumber penerimaan negara terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pada dasarnya undian berhadiah diadakan untuk menarik minat masyarakat pada suatu hal. Salah satunya untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank. Pihak bank yang pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin akan berusaha untuk mendapatkan nasabah dengan cara memberikan pelayanan yang baik, menetapkan bunga tabungan yang tinggi sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga menyelenggarakan undian berhadiah untuk menarik masyarakat agar menggunakan jasa bank untuk menyimpan uang mereka. Pihak bank sebagai penyelenggara undian berhadiah tentunya telah memperhitungkan besarnya Pajak Penghasilan atas Undian Berhadiah yang nantinya harus dibayarkan oleh nasabah penerima hadiah sehingga kelak tidak ada kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank. Selain itu pihak bank juga harus menginformasikan kepada nasabah yang akan mengikuti undian mengenai pajak yang akan ditanggungnya kelak. Untuk mengetahui cara pihak bank melakukan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas Undian Berhadiah yang diperoleh oleh nasabah penerima hadiah penulis mengangkat judul “Tata Cara Penghitungan Pajak Undian Berhadiah pada Bank Sumatera Utara” dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri ini.