Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Permukiman

Abstract

Hingga saat ini, dapat kita perhatikan pembangunan permukiman yang direalisasikan. Dimana pembangunan permukiman harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Daerah Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi Riau, merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan kota yang tinggi, tingkat urbanisasi yang pesat dan memiliki kecenderungan untuk berkembang sebagai kawasan metropolitan. Perjalanan pelaksanaan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru selama ini, berupa pembangunan perumahan permukiman, pembangunan prasarana, jalan, pengembangan sumberdaya air dan irigasi, serta pengembangan prasarana perkotaan dan pedesaan telah banyak membawa perubahan baik fisik ekonomi maupun sosial budaya di tengah-tengah masyarakat, meskipun pada esensinya belum dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Dalam perkembangannya, pembangunan permukiman tepatnya di Kota Pekanbaru masih dinilai belum optimal. Pembangunan kawasan permukiman di Kota Pekanbaru selama ini mengalami banyak persoalan yang rumit. Seperti kelemahan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan permukiman yang profesional dan proporsional. Hal ini mengingat bahwa daerah geografis Kota Pekanbaru tidak hanya terdiri dari daerah dataran saja, melainkan juga terdiri dari kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tentu berimplikasi pada orientasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam perancangan pembangunan permukiman yang peduli lingkungan, maka banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan pengawasan yang ketat dalam pembangunan permukiman. Karena apabila pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah lemah, maka akan terjadi kecenderungan penyimpangan pembangunan permukiman diluar prosedur dan aturan yang berlaku. Salah satu dampaknya adalah terjadi pembangunan permukiman liar yang tidak memperhatikan aspek ekologi yang ada. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dalam pembangunan permukiman. Metodelogi digunakan adalah deskriptif kualitatif, studi ini memusatkan perhatian pada masalah/fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, yang bersifat aktual, yang kemudian digambarkan realita tentang masalah yang diamati dengan interpretasi rasional yang jelas dan kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak terdapat persoalan yang perlu ditangani, seperti persoalan pengawasan internal kepada pegawai yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal dan kualitas hasil pelaksanaan pembangunan permukiman belum sepenuhnya memperhatikan faktor ekologi dan ekosistem yang ada. Namun, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.