Implementasi MoU Helsinki Kajian Terhadap Pemikiran-Pemikiran Partai Rakyat Aceh (PRA) Sebagai Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam

Abstract

Selama lebih dari 32 tahun Nanggroe Aceh Darussalam dalam sejarahnya hidup dibawah konflik rezim Orde Lama, Orde Baru yang militeristik dan sentralisme yang merupakan rangkaian sejarah panjang dalam perjalanan politik Aceh dan Indonesia. Munculnya gerakan perlawanan dari Tanah Rencong ini merupakan bahasa politik terhadap Indonesia yang hari ini gagal dimata rakyat Aceh sebagai suatu bagian dari integritas bangsa Indonesia. Tsunami dan MoU Helsinki, Finlandia merupakan cikal bakal perubahan dan penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh dalam berbagai tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik menuju perdamaian abadi dan suatu Aceh baru. Penelitian ini berjudul “ Implementasi MoU Helsinki Kajian Terhadap Pemikiran-Pemikiran Partai Rakyat Aceh (PRA) Sebagai Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara umum bagaimana konsep pemikiran pemikiran Partai Rakyat Aceh (PRA) yang hadir sebagai suatu kekuatan politik yang menciptakan gerakan sosial dan gerakan politik. Dalam penelitian akan melihat konsep seperti apa yang akan diperjuangkan dalam merekonstruksi Aceh baru yang modern dan mandiri dalam bentuk visi partai terlepas dari pertarungan ideologi di dalamnya. Untuk mengambarkan konsep pemikiran-pemikiran Partai Rakyat Aceh (PRA) di Aceh, peneliti mengunakan kerangka analitis Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe dengan teori gerakan sosial barunnya yang telah mengkritisi gerakan sosial itu sendiri. Analisis teori gerakan sosial baru menurut peneliti bisa mengambarkan masalah Aceh, dalam konteks kemunculan partai politik lokal, khususnya PRA. Partai politik lokal merupakan bagian dari implementasi MoU Helsinki sebagai wadah representatif rakyat Aceh dalam merekonstruksi demokratisasi politik di Aceh. MoU Helsinki yang di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 menjadi landasan hukum bagi berdirinya partai politik lokal di Aceh. Partai politik lokal bukan hal baru dalam sistem politik Indonesia. Ia telah ada sebagai satu kekuatan politik sejak pasca kemerdekaan dan pemilu pertama di Indonesia, meskipun hanya mendapat satu kursi di parlemen. Kehadiran partai politik lokal diharapkan mampu mengagregasikan kepentingan rakyat Aceh dalam proses membangun kembali dalam konteks Aceh baru. Partai Rakyat Aceh (PRA) hadir sebagai sebuah hegemoni baru dalam wacana membangun Aceh Baru yang Modern dan Mandiri. Peneliti melihat bahwa kehadiran partai politik lokal khususnya PRA merupakan gerakan sosial barudalam konteks perubahan menuju demokratisasi politik di Aceh. PRA dengan latar belakang partai yang berbasis dari berbagai sektor dan aktor sosial hadir sebagai kekuatan politik baru dengan konsep pemikiran-pemikiran yang menjadi hegemoni bagi perubahan Aceh baru yang mereka cita-citakan. Suatu Aceh baru yang modern dan mandiri adalah cita-cita partai ini. Bagi PRA partai hanya sebuah alat politik, tujuannya adalah bagaimana membangun gerakan sosial dan gerakan politik menuju suatu Aceh yang berbentuk federal yang menjadi tujuannya.