Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini pengertian bumi sesuai bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, permukaan bumi tersebut meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan pengertian bangunan sesuai Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Pajak Bumi dan Bangunan dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Thun 1985 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Sejak diberlakukannya UndangUndang tersebut, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya melakukan penyempurnaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai bunyi Pasal 1 butir 3 tentang pengertian NJOP yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Sesuai Pasal 6 ayat 1 dan ayat2, NJOP ini merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBB yang ditentukan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan melalui kegiatan penilaian atas objek pajak. Dalam melaksanakan kegiatan ini dapat digunakan Pendekatan Harga Pasar, Pendekatan Biaya, dan Pendekatan Pendapatan. Hal ini lah yang menjadi acuan dan dasar pemikiran penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), dengan maksud agar penulis mengerti tentang cara Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur