Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Kesetaraan gender merupakan prioritas dunia dalam mensejahterahkan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan. Masalah ketidaksetaraan ini pun masuk ke dalam tubuh birokrasi. Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, birokrat diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat terdiri dari diklat yang sensitif gender (diklat yang membahas mengenai gender) dan diklat yang tidak sensitif gender. Walaupun tidak sensitif gender, diklat yang diharapkan adalah diklat yang menerapkan kesetaraan gender yaitu kesetaraan gender dalam cara mengakses, prosedur dan pelaksanaan diklat di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara”. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat representasi PNS laki-laki dan perempuan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan kemudian mengidentifikasi isu-isu gender yang pernah terjadi dalam pelaksanaan diklat dan sekaligus untuk mengetahui alasan dan penyebab keaktifan PNS dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik analisis gender model SWOT. Kesimpulan yang diperoleh adalah pada Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara masih ditemukan bias gender hal ini terbukti dalam hal mengakses pendidikan dan pelatihan yang dipilih berdasarkan golongan, pendidikan terakhir dan prestasi. Prestasi yang dilihat dari kinerja PNS. Mayoritas PNS tidak mengerti mengenai gender dan kesetaraan gender. Selain itu faktor pendukung PNS aktif mengikuti diklat adalah tersedianya dana dan diatur oleh UU. Faktor penghambatnya adalah budaya patriarkhy yang beranggapan laki-laki sebagai pencari nafkah. Selain itu faktor cepat puas dengan apa yang dimiliki, budaya malas dan anggapan dikalt tidak berpengaruh terhadap kenaikan golongan. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan penerapan kesetaraan gender pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan peningkatan pemahaman PNS tentang pentingnya diklat, kesetaraan gender dan meminimalisir bias gender dalam pelaksanaan kerja dan PNS diharapkan memberikan respon yang positif terhadap diklat tersebut demi peningkatan kinerja pelayanan publik.