Perilaku Pegawai Negeri Sipil dan Netralitas Birokrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan 2010 (Studi PNS Kecamatan Medan Sunggal)

Abstract

Birokrasi di Indonesia hingga saat ini masih belum efektif. Para birokrat di mata publik memiliki citra buruk dan cenderung korup. Mereka tidak dapat mengikuti situasi ekonomi, sosial dan politik yang sedang berkembang yang menuntut adanya sikap dinamis dan terbuka. Waktu dan biaya yang tidak terukur adalah cermin ketidakprofesional kerja penopang birokrasi. Mereka masih melestarikan budaya birokrasi kolonial. Inilah budaya birokrasi kita saat ini yang jauh dari kesan melayani masyarakat. Perubahan kepemimpinan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah ternyata tidak mampu mendorong reformasi yang terarah dalam memperbaiki citra pejabat birokrat dan sistem birokrasi kita. Keterlibatan birokrasi dalam politik sebenarnya bukan hal baru mengingat pengalman yang ada selama ini bahwa netralitas birokrasi sebenarnya tidak pernah ada dan cenderung dipertanyakan apalagi jika melihat sejarah kelam birokrasi pada masa orde baru. Dimasa orde baru birokrasi bersama dengan Militer dan Golkar menjadi sandungan yang kokoh bagi rezim soeharto melanggengkan kekuasaannya.Di era reformasi saat ini pun relasi atau hubungan antara birokrasi dan politik sebenarnya masih dipertanyakan. Sebagai sebuah konsep netralitas birokrasi dibutuhkan khusunya menjadikan birokrasi yang demokratis dan memiliki public services yang baik terhadap masyarakat. Beberapa aturan yang mengatur tegas tentang hubungan birokrasi dengan politik sebenarnya sudah dikeluarkan seperti UU No 32 tahun 2004 atau Pemerintah Daerah serta Surat Edaran MENPAN RI No. SE/08/M.PAN/3/2005. Skripsi ini meneliti tentang netralitas birokrasi khususnya para pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di Kecamatan Medan Sunggal khususnya pada saat pemilukada kota Medan tahun 2010. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat salah satu calon walikota yang berlaga saat itu calon incumbent. Maka secara otomatis sangat berpengaruh terhadap keterlibatan mereka dalam ajang demokrasi tersebut.dari hasil penelitian didapat bahwa PNS di lingkungan memahami tidak hanya aturan tentang larangan terlibat dalam politik tetapi juga dapat menahan diri untuk tidak terlibat dalam ajang demokrasi seperti pemilukada Medan tahun 2010