Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 37 Tahun 2008 dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Salah satu kewajiban utama Pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat atau publik yang baik sebagai hak dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang pelayanan publik yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik. Namun fakta yang terjadi selama ini, dalam pelayanan publik ternyata banyak diwarnai oleh berbagai bentuk praktek maladminsitrasi sehingga sangat merugikan masyarakat. Dengan latar belakang masalah ini maka Pemerintah berinisiatif membentuk suatu Lembaga Negara yang independent yang bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga yang dimaksud yaitu Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Ombudsman Republik Inndonesia tersebut dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sehingga diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang berkualitas dan sedikit demi sedikit dapat mengikis berbagai praktek maladministrasi yang kerap terjadi. Dari data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data skunder menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Ombudsman ternyata sangat membantu masyarakat. Masyarakat kini memiliki wadah untuk mengadukan setiap ketidakadilan yang diterimanya dalam hal pelayanan publik serta mendapatkan perlindungan hukum. Pengawasan serta daya tanggap Lembaga Ombudsman atas praktek maladministrasi cukup membuat para pejabat/instansi penyelenggara pelayanan kini semakin dituntut untuk berfikir dua kali jika hendak melakukan pelanggaran, sebab Lembaga Ombudsman memiliki dasar hukum yang kuat berupa Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Lembaga Ombudsman