Perencanaan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) di Kota Medan

Abstract

Salah satu isu pokok permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman baik pada tingkat nasional maupun daerah adalah kurangnya akses yang sama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan rumah yang layak. Kemampuan pemerintah yang terbatas dan berbagai faktor yang mempengaruhi kepemilikan rumah oleh seluruh masyarakat hanya menempatkan masyarakat dengan golongan ekonomi mampu yang hanya sanggup untuk memiliki rumah yang layak bagi tempat tinggalnya. Sesuai dengan amanat undang-undang serta kebijakan strategi nasional perumahan permukiman mensyaratkan untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak. Untuk itulah diperlukan perencanaan yang matang dalam mengakomodasi akses tersebut bagi masyarakat miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses penyusunan perencanaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dan Dinas Perumahan dan Permukiman serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan maksud untuk memusatkan perhatian terhadap masalah masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perumahan dan Permukiman mampu menjalankan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan dengan baik walaupun perencanaan yang disusun masih memiliki kekurangan dikarenakan masih berlandaskan dengan kebijakan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dinamika perkembangan pembangunan perumahan saat ini ditambah dengan banyaknya kendala-kendala yang menghambat proses penyusunan seperti kurangnya lahan yang tersedia untuk pembanngunan, terbatasnya anggaran, dan belum ada contoh model yang sesuai untuk diterapkan. Untuk itu Bappeda dan Dinas Perumahan dan Permukiman lebih melibatkan masyarakat di dalam proses penyusunan agar diperoleh masukan-masukan dalam menyusun model pembangunan perumahan MBR serta perlunya peran pemerintah dalam menciptakan regulasi atau kebijakan yang mendukung pembangunan perumahan MBR serta mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan memberikan stimulus guna menarik minat para developer swasta untuk ikut ambil bagian di dalam pembangunan