Kepemimpinan Krisis Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Karo pada Manajemen Kedaruratan Kesehatan Bencana Erupsi Gunung Sinabung

Abstract

Crisis leadership is a special case which specific Reviews, These tools of influence performs a critical role. In a crisis, time line, a more critical. There is not as much time for reflection. Rapid decision making and a higher call to action become the norm "(Klan, 2003). Eruption of Mount Sinabung in Karo district of North Sumatra Province on 15 September 2013, is a catastrophic incident very surprising residents and ranks of the District Government. Residents living around the foot of the mountain especially Sukameriah villages, Simacem villages and Bekerah villages immediately evacuate independently towards Kabanjahe and Berastagi. Mount Sinabung PVMBG determine the status of the level III (standby) to level IV (warning), and recommends a three km radius of the crater there is no activity. From the first day of the disaster there were 6259 refugees and growing life within an hour of up to 15,000 inhabitants on September 17, 2013. The local government's readiness to be responsible for leading disaster management and refugee turned out to be very fragile and slow. This is a qualitative research , phenomenology, with symbolic interactionism theory approach , which aims to determine how the crisis leadership of the Regent/Head of Karo in emergency relief , especially at the beginning of the eruption, panic periodic of disaster. The crisis leadership approached from the aspect of command, coordination, collaboration, capability, power/authority, and govermental condusivity. The results showed that the crisis leadership Regent/Head of the Region do not meet the concept of leadership concept of crisis so that the mechanism of emergency response command system is less than optimal as stipulated in disaster management regulation. Internal institusion of Karo regency including Karo District Health Office is not active in emergency response command post , this causes health services to refugees is not fully under the control of emergency response command system (incident command system/ICS).

Kejadian erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 September 2013 yang lalu, adalah kejadian bencana yang sangat mengejutkan warga maupun jajaran Pemerintahan Kabupaten. Warga yang tinggal di sekitar kaki gunung terutama desa Sukameriah, desa Bekerah dan desa Simacem langsung mengungsi secara mandiri menuju Kabanjahe dan Berastagi. PVMBG menetapkan status Gunung Sinabung dari level III (siaga) ke level IV (awas), dan merekomendasikan radius tiga km dari kawah tidak ada aktivitas. Dari hari pertama bencana ada 6.259 jiwa pengungsi dan terus bertambah dalam hitungan jam hingga mencapai 15.000 an jiwa pada tanggal 17 September 2013. Kesiapan Pemerintah kabupaten sebagai penanggung jawab terdepan penanganan bencana dan pengungsi ternyata sangat rapuh dan lamban. Penelitian ini bersifat kualitatif, fenomenologi, dengan pendekatan teori interaksionisme simbolik, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan krisis Bupati /Kepala Daerah Kabupaten Karo pada masa tanggap darurat khususnya pada awal awal kejadian bencana erupsi atau periode panik Tanggap Darurat. Kepemimpinan krisis Bupati / Kepala Daerah dikaji dari aspek komando, koordinasi, kolaborasi, kapabilitas, kekuasaan dan kewenangan, serta aspek kondusifitas pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan krisis Bupati /Kepala Daerah tidak memenuhi kriteria atau konsep kepemimpinan yang dibutuhkan manajemen bencana, sehingga mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat tidak berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana. Instansi internal pemerintahan Kabupaten termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Karo tidak aktif di Pos Komando Tanggap Darurat. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan pengungsi kurang optimal dan tidak sepenuhnya dibawah kendali Komandan Tanggap Darurat.