Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir

Abstract

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem Otonomi Daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup pada umumnya sehingga, memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan pemerintahan daerah. Sejak diberlakukannya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang menjadi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dan kemudian disempurnakan dengan Undang–Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.