Penguasaan Lahan Harangan (Hutan) di Nagori Bintang Mariah, Kec. Raya, Kab. Simalungun

Abstract

Hal kepemilikan Harangan pada masyarakat Simalungun awalnya di kuasai oleh kepala urung (raja) di anggap sebagai penguasa dan pemilik semua tanah liar yang belum di buka. Dari sinilah berkembang pendapat bahwa apapun yang terdapat di tanah itu menjadi hak milik raja. Namun hak milik atas tanah tetap diserahkan kepada warga daerah tersebut. Masyarakat yang mengelola lahan tersebut hanya melaporkannya kepada raja. Masyarakat penggarap tanah tersebut mewariskan lahan pertaniannya secara turun temurun. Hal tersebutlah yang masih berlanjut hingga masa kerajaan di Simalungun berakhir. Dengan kepala urung (raja) diganti dengan pangulu (kepala desa). Lahan hutan yang tidak pernah dibuka masyarakat dan menjadi kepemilikan raja, tidak direbut masyarakat sebagai hak miliknya. Pangulu (kepala desa) menjadikan hutan tersebut sebagai hutan masyarakat atau hutan penghijauan. Dimana hak kepemilikannya atas nama Nagori tersebut. Ada juga lahan hutan milik perseorangan seperti yang dijelaskan di atas. Bahwa warga yang memiliki lahan pertanian di atas sungai, maka lereng badan sungai di bagian kiri dan kanan sungai menjadi milik warga yang memiliki lahan di derah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai pengelolaan hutan dimana yang menjadi fokus utama adalah kepemilikan yang diatur oleh paraturan Nagori dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat setempat. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawncara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait dalam hubungan masyarakat dengan hutan di Nagori Bintang Mariah. Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini ialah tentang cara masyarakat mengelola hutan secara turun temurun, hingga sampai saat ini. Masalah/konflik yang timbul dalam mengelola hutan yang terjadi antar masyarakat Nagori, dan bagai mana sistem adat istiadat dalam menyelesaikan konflik dan pemerintah setempat.