Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan (Studi di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai)

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan merupakan pajak langsung atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, yang hasil penerimaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Medan masih belum mencapai target yang ditentukan, hal ini terlihat dari masih banyaknya tunggakan dalam buku I, II dan III. Oleh karena itu Kadispenda Kota Medan mengajak camat hingga kepala lingkungan untuk terlibat langsung dalam penagihan pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan upaya yang dilakukan pihak Kelurahan serta Dispenda Kota Medan dalam hal peningkatan kesadaran tersebut sehingga kedepannya dapat memenuhi pencapaian target dan pembangunan daerah. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara, kuesioner dan observasi. Teknik pengambilan subyek penelitian yakni dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Dari teknik ini diperoleh 5 informan kunci, yang terdiri dari Lurah Tegal Sari Mandala II, Sekretaris Lurah Tegal Sari Mandala II, Seksi Pembangunan Tegal Sari Mandala II, Sektim penagih/pemungut PBB Kecamatan Medan Denai, dan Kepala Lingkungan serta beberapa informan utama dari masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II khususnya wajib pajak PBB. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapat beberapa temuan penelitian, antara lain: Pertama, kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak PBB di Kelurahan Tegal Sari Mandala II bisa dikatakan rendah. Ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang merasa keberatan atas beban yang mereka terima dan belum melunasi pajak bumi dan bangunan sampai tanggal jatuh tempo. Kedua, kondisi ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan masyarakat kurang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu.