Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Abstract

Kita telah memasuki masa milenium dan akan memasuki perdagangan bebas yang menyeluruh (global). Negara Indonesia berusaha segiat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut. Agar Negara Indonesia bisa bersaing diperlukan terwujudnya pembangunan nasional yaitu terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan itu sangat dibutuhkan sekali dana anggaran yang besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Untuk mencapai pembangunan itu maka pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional yang harus dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat sendiri sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pinjaman dari luar negeri dan meningkatkan kemandirian negara. Pernyataan ini sesuai dengan yang ada dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983. Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, maka sistem perpajakan yang sebelumnya official assessment yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menjadi self assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem perpajakan seperti ini memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah sebenarnya terhutang atau yang akan dibayar. Sesuai dengan sistem ini aparat pajak atau fiskus adalah memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan terhadap pembayaran pajak. Kewajiban pajak yang langsung dikenakan kepada Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan, disebut pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, karena mereka memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu, dan jumlah itu memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Tata cara demikian itu diistilahkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan sebutan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Tujuan dari tata cara ini adalah agar Wajib Pajak tidak terlalu berat membayar pajak secara sekaligus pada akhir tahun berjalan. Sifat pelunasan dalam tahun berjalan adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mencicil hutang pajaknya. Jenis-jenis pelunasan pajak dalam tahun berjalan meliputi: 1) Pemotongan Pajak Penghasilan atas gaji/upah dan pembayaran sejenisnya yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar oleh pemberi kerja , bendaharawan, badan dana pensiun. Perusahaan dan badan-badan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh ahli dan atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas 2) Pemungutan Pajak Penghasilan atas pembayaran uang sewa, pembagian deviden, bunga dan royalti oleh wajib pajak dalam negeri , yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 23. a. Pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh luar negeri oleh Wajib Pajak dalam negeri yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 24. b. Pembayaran masa setiap bulan atau yang disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25. Dalam perhitungan besarnya pajak dalam satu tahun dengan pembayaran sesuai dengan Pasal 24 masih banyak yang tidak tahu dasar apa yang digunakan. Dalam kenyataan Wajib Pajak masih banyak yang tidak mau membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Hal ini disebabkan karena kurang tahunya Wajib Pajak mengenai pengajuan angsuran pajak penghasilan dan apa-apa yang diperlukan untuk melaksanakan angsuran tersebut. Berdasarkan keadaan diataslah penulis tertarik untuk mengadakan praktik dengan judul : Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur