Tata Cara Penagihan Utang Pajak Dengan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Abstract

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam sistem self assessment dimana Negara memberikan kewenangan terhadap wajib pajaknya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri kepada Negara yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak. Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dengan demikian, penagihan pajak yang bersifat memaksa ini dilakukan apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dilakukan teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan secara resmi kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh juru sita pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah. Jadi, surat paksa dalam penagihan tunggakan pajak ini memiliki peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan akan dapat memberikan tindakan penagihan pajak dengan penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan surat paksa, penyitaan, pencegahan dan penyanderaan. Dengan Undang-Undang Penagihan Pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan Negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum. Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah suatu metode untuk mempraktikkan teori yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan pada kondisi di lapangan yang sebenarnya. Diharapkan PKLM ini dapat memberikan pengetahuan yang praktis mengenai lingkungan kerja beserta aspek-aspek perpajakan yang terdapat di dalamnya. Dari uraian di atas, maka penulis ingin mencoba menulis laporan tugas akhir dengan judul “Tata Cara Penagihan Utang Pajak Dengan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”.