Tata Cara Pelaksanaan Sita Terhadap Wajib Pajak Badan Untuk Mengurangi Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Abstract

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Setelah ada tax reform, Indonesia menganut self assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk tahun 2011, rencana penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Rp 839,5 triliun. Hal ini meningkat sebesar 12,9% dari tahun 2010 (http://hileud.com). Suatu tanggung jawab yang cukup berat namun didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka rencana penerimaan pajak tersebut akan dapat dicapai. Peran serta masyarakat ataupun wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun masih ada wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak akibat tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian. Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparat perpajakan, sudah seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika terjadi kelalaian pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat perpajakan harus mengeluarkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penetapan dan ketetapan pajak ini merupakan dasar penagihan Menurut Undang-Undang Pajak No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, menetapkan dan ketetapan pajak diterbitkan dalam bentuk : 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). 3. Surat Tagihan Pajak (STP). Ketetapan dan penetapan pajak dalam bentuk surat harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari atau sampai tanggal jatuh tempo sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan dan ketetapan itu. Apabila utang pajak yang telah ditetapkan dalam bentuk penetapan dan ketetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan maka terhadap wajib pajak akan dilakukan teguran bila dalam waktu 21 hari masih juga tidak melunasi utang pajaknya maka wajib pajak akan dipaksa untuk melunasi utang pajaknya melalui Surat Paksa. Surat Paksa memiliki kekuatan Eksekutorial. Apabila masih belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam setelah menerima surat paksa, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik wajib pajak. Dalam melakukan penyitaan, pihak fiskus dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). SPMP ini merupakan dasar hokum untuk melakukan penyitaan. Adapun maksud dari penyitaan yang dilakukan oleh juru sita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap semua barang wajib pajak baik yang berada di dalam daerah kerja KPP maupun yang di luar daerah kerja KPP yang bersangkutan dan prinsip penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pelaksanaan sita dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi dan wajib pajak atau yang mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak (JSP) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditanda tangani oleh JSP, saksi dan wajib pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita ini. Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk memahami, dan mendalami bagaimana pelaksanaan sita oleh juru sita terhadap wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul : Tata Cara Pelaksanaan Sita Terhadap Wajib Pajak Badan Untuk Mengurangi Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan